Pj Gubernur Sumsel Simak Arahan Mendagri dan Menaker RI
Palembang. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dalam Rangka Pembahasan Langka Antisipasi Menghadapi Maraknya Isu PHK dan Persiapan dalam Penetapan Upah Minimun 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Sumsel Command Center, Kamis, (31/10/2024). Rapat dipimpin Mendagri, Tito Karnavian.
Ditemui usai Rakor, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi katakan Penetapan Upah Minimun 2025 akan dilakukan berdasarkan konteks regulasi yang telah ditetapkan oleh Kemnaker.
"Hari ni kita masih menunggu sidang putusan MK untuk regulasi lanjutan. Jadi Pemerintah memang harus melihat kepentingan baik bagi pelaku usaha maupun pekerja dengan seimbang. Sehingga perekonomian tetap terjadi dan PHK tidak terjadi," jelasnya.
Penetapan UMP, ditetapkan setelah pengumuman Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Uji Materiil UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, dilanjutkan Penyerahan 22 jenis data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kepada Kemnaker untuk diteruskan kepada Gubernur sebagai dasar penghitungan upah minimum.
Setelah itu, akan dilakukan masa sidang Dewan Pengupahan Provinsi, dilanjutkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, juga akan dilalui masa sidang Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan penetapan Upah Mimium Kabupaten/Kota (UMK). Setelah proses tersebut, baru akan dilakukan Pemberlakuan Upah Minimum Provinsi.
Sebelumnya, saat memimpin rakor Tito Karnavian ungkapkan giat ini dilaksanakan untuk mendengarkan kebijakan Menteri Tenaga Kerja di tengah isu sensitif agar Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah memiliki satu visi. Menurutnya, isu ketenagakerjaan terutama UMP dan PHK dapat berimbas langsung pada faktor politik dan keamanan di daerah.
"Hampir Setiap tahun persoalan ini dihadapi, maka dengan pertemuan ini kita siapkan berbagai upaya antisipasi agar kepala daerah paham atas kebijakan pemerintah pusat dan dapat membuat kebijakan dengan baik sesuai situasi lokal masing-masing dengan resiko yang minimum,"ujarnya.
Lebih lanjut, Tito mengajak Semua Pemerintah Daerah terus menjaga agar tidak terjadi masalah yang dapat mempengaruhi kemananan dan kondusivitas nasional. Menurutnya, gak ini juga dapat menjadi isu sensitif karena terjadi bersamaan dengan pilkada 2024.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ir. Yassierli, Ph.D., katakan rakor ini penting untuk meningkatkan koordinasi bersama sehingga dapat memberikan kerja terbaik kedepannya. "Rakor ini kita lakukan untuk menyelaraskan kebijakan pusat daerah kita semua iklim bekerja dengan kondusif di Indonesia," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yassierli menjelaskan berbagai tantangan strategis ketenagakerjaan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
"Ada beberapa PR kita kedepan untuk dikerjasamakan kedepannya secara bersama antara lain perhatian jamsos ketenagakerjaan serta keselamatan kerja yang bisa ditingkatkan," jelasnya.
Disamping itu, Ia juga memaparkan data PHK Nasional yang dipengaruhi global dan nasional. Dari data-data yang ada, Ia tetap optimis bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik.
"Namun kita harus bisa monitoring antisipasi apapun itu. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah secara terstruktur dengan optimisme kondisi akan lebih baik,"katanya.
Dengan begitu, kita bisa memiliki mekanisme untuk upaya antisipasi, tambah Dia. Oleh sebab itu, Kemenaker juga sudah memiliki beberapa agenda penting ketenagakerjaan terkait isu PHK dan UMP dan juga telah menyediakan berbagai upaya mitigasi resiko. Ia meminta hal ini menjadi perhatian para kepala daerah
"Pemerintah harus memberikan solusi terbaik bagi pengusaha dan buruh dalam penetapan UMP. Kita optimis menatap kedepan. Deteksi dini sangat penting tentu perlu kerjasama dengan stakeholder,"pungkasnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Para Wakil Menteri Mendagri, dan seluruh kepala daerah se-Indonesia.