Pj Gubernur Sumsel Komitmen Pemprov Sumsel Dukung Optimalisasi Pelayanan Persamsatan Sumsel
Palembang, sumselprov.go.id- Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2024 bertempat di The Arista Hotel Palembang, Kamis, (22/2/2024).
Hadir dalam kesempatan itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Rachmad Wibowo, Direktur OPS PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, Plh Sesditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr.Hendriwan, M.Si., Direktur Regident Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Brigjen Pol Drs Yusri Yunus, Kasubdit Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah II, Azwirman, SSTP, M.Si., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Wilayah II, Rizki Widiasmoro, SE., Dirlantas Sumsel, Kombes Pol M. Pratama Adhyasastra, Kacab PT Jasa Raharja Sumsel, Mulkan, SE., M.Si., Para Kepala OPD, Para Kepala Bapenda dan Para Dirlantas.
Fatoni katakan kekompakan akan menguatkan dan mengoptimalkan kinerja di Samsat. Menurutnya, Pembina Samsat pada tingkat nasional sudah kompak maka ia meminta samsat tingkat Provinsi, dan tingkat operasional juga kompak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Jika pelayanan baik maka akan menimbulkan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentu akan meningkatkan pendapatan. Pelayanan dapat ditingkatkan dengan berbagai upaya antara lain dengan memperbaiki kebijakan, SDM, anggaran, sarana prasarana, dan inovasi," jelasnya.
Kebijakan yang ada di Polri, Kemendagri, maupun Jasa Raharja di tingkat Provinsi maupun kab/kota perlu terus diperbaiki. Karena kebijakan ini dijadikan sebagai landasan kerja kita. Selain itu, Pelayanan masyarakat juga perlu didukung SDM yang berkualitas, kompeten, memahami tugas, berintegritas, dan berkomitmen.
"Kita harus bisa meyakinkan kepala daerah masing-masing dalam memperbaiki samsat di daerah masing-masing. Lakukan berbagai inovasi minimal tiru inovasi dari daerah lain. Kunci rakor ini bagaimana kita akan meningkatkan pelayanan. Berbagai program baik ini perlu dilakukan secara berulang dan berkesinambungan," ujarnya.
Kalau pelayanan meningkat maka akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Jika kepatuhan masyarakat meningkat maka data akan meningkat dan pendapatan juga akan meningkat, sambungnya.
Pemda bisa mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan cara memperbaiki layanan dan memperbaiki data pemda melalui hasil kebijakan yang didapatkan dalam kegiatan ini. Contohnya penghapusan BBNKB II dan pajak progresif.
"Peran pemerintah daerah penting, jika data bisa tertib maka pelayanan akan meningkat, memungkinkan pembangunan akan meningkat dan akan mempercepat kemajuan daerah. Hal ini akan mendukung kemajuan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Dirut PT Jasa Raharja Prof. Dr. Drs. Rivan A. Purwanto, SH., MH., ungkapkan pembina samsat nasional telah berkolaborasi dengan baik yang dibuktikan dengan tim pembina samsat daerah mampu mengidentifikasi bahwa kendaraan baru yang teridentifikasi baru 77 persen. Maka dihimbau masyarakat untuk patuh terhadap pajak.
Kakorlantas Kepolisian RI, Irjen Pol, Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si., ungkapkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut rakor bersama 11 Januari 2024 di Bandung yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi persamsatan di Indonesia yaitu validitas data dan meningkatkan pelayanan kesamsatan Indonesia, memberikan relaksasi masing-masing Samsat Indonesia, kita juga akan melakukan kegiatan bersama dalam rangka meningkatkan kepatuhan ke masyarakat sekaligus implementasi pasal 74 tentang penghapusan regident ranmor.
"Kemudian hari ini tim pembina samsat pusat dan daerah membuat rencana aksi proker tahunan dan menjabarkan rekomendasi tersebut dan penandatanganan 11 proker tahun 2024," pungkasnya.