HD : Otonomi Daerah, Antara Kewenangan Mengatur Daerah dan Permasalahannya

Palembang, sumselprov.go.id - Gubernur Sumsel, H. Herman Deru (HD) selaku perwakilan dari Mahasiswa Angkatan 5 Doktor Administrasi Publik FISIP UNSRI menjadi Pembicara pada Bedah Buku Bunga Rampai "Ngobrol Santai Otonomi dan Pembangunan Daerah di Sumsel" di Ruang Prof. Juaini Mukti UPT Bahasa Unsri Kampus Palembang, Minggu, (11/9/2022)

Melalui kesempatan tersebut HD mengungkapkan bahwa otonomi daerah dimulai pada Tahun 1998  saat  Presiden Soeharto mengundurkan diri dan melahirkan kebijakan otonomi daerah dalam rangka mempercepat pembangunan dimasing - masing daerah. 

"Kejadian referendum Timor Timur yang membuat pemerintah pada saat itu memilih kebijakan otonomi daerah diberikan pada tingkat Kabupaten, karena pemerintah takut ada kejadian referendum lain setelah Timor Timur", ungkap HD.

HD juga menilai bahwa pada penerapannya Otonomi Daerah selalu menemukan permasalahan yang terus terjadi hingga saat ini. Ia juga mencontohkan pengelolaan dana desa yang wewenangnya diserahkan secara langsung kepada Kepala Desa.

"Karena perbedaan latar belakang dari Kepala Desa, maka perlu kita berikan pengawasan dan pembinaan agar Kepala Desa tersebut tidak terjerat kasus hukum", tutur HD.

HD juga mengatakan bahwa Otonomi Daerah identik dengan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Ia berharap kedepannya ada kesesuaian atas Otonomi Daerah yang tidak bisa digeneralisir kebijakan tersebut untuk setiap daerah karena adanya perbedaan adat budaya dan letak geografis disetiap daerah.

Mengakhiri sambutannya HD berharap agar Buku Bunga Rampai Otonomi Dan Pembangunan Daerah Di Sumatera Selatan dapat bermanfaat bagi kepentingan wawasan, khususnya kepada mereka yang tidak berada didalam struktur pemerintahan daerah.

Turut hadir Dekan Fisip UNSRI, Prof. DR. Alfitri, M.Si, Koordinator Program Doktor Administrasi Publik Fisip UNSRI, Prof. DR. Kiagus M. Sobri, M.Si, Walikota Pangkal Pinang, DR. H. Maulan Aklil, S.IP, M.Si, Akademisi Fisip UNSRI, DR. M. Husni Thamrin, M.Si, Ketua Komisi Aparatus Sipil Negara, Prof. DR. Agus Pramusinto, dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.

Tim Dinas Kominfo Prov. Sumsel