HD: Berikan Literasi dan Sosialisasi ke Masyarakat Tentang Permasalahan Hukum

Foto

Palembang, sumselprov.go.id- Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru tuturkan rendahnya literasi hukum menyebabkan ketidakmengertian terhadap regulasi bidang hukum membuat masyarakat kurang tahu tentang hak dan kewajibannya dalam hukum

Hal ini diungkap HD saat menghadiri deklarasi dan seminar dengan tema "Optimalisasi Penguatan Lembaga Bantuan Hukum dan Paralegal Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu dan Rentan se-Sumatera Selatan Sampai ke Tingkat Kelurahan dan Desa" di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Selasa (14/6/2022). Acara ini  diselenggarakan oleh Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Sumatera Selatan Berkeadilan.

"Banyak persoalan naik meja hijau karena ketidakmengertian masyarakat. Literasi penting, bila perlu ada duta literasi hukum, karena kita harus objektif dan jndependen dalam penegakan hukum,"ujarnya.

Disamping itu, HD juga mengajak agar YBH menjaga kerukunan secara internal dan eksternal. Kemudian tetap aktif dan berkolaborasi dengan semua pihak.

Sementara itu, Penasehat Ahli Kapolri Nur Kholis, SH, MA., katakan Pemerintah memiliki kebijakan yang bisa bekerja sama dengan YBH. Disamping itu, YBH diharapkan menjadi organisasi yang dapat memberikan saran masukan terhadap pembangunan di bidang hukum tanpa imbalan, terutama dalam membantu masalah hukum yang dihadapi masyarakat miskin.

"Saya berharap di YBH Sumsel akan muncul tokoh-tokoh nasional dari basis gerakan dan bantuan hukum. Juga, YBH dapat membantu pemerintah dalam memajukan bukan hanya hak sipil politik, namun juga perekonomian, misalkan dengan monitoring daerah-daerah dengan pendidikan yang kurang baik,"ujarnya.

Turut hadir Kasatpol PP Sumsel, H. Aris Saputra, S.Sos, M.Si., Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sandi Fahlevi, SE, MSi.

Tim Media Dinas Kominfo Provinsi Sumsel.