Gubernur Herman Deru Hadiri Pembukaan Rakernas Perhiptani 2025: Penyuluh adalah Navigator Pertanian

Foto

Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Tahun 2025 yang digelar di Asrama Haji Palembang (Senin, 14/7/2025).

Dalam sambutannya, Herman Deru meminta agar para penyuluh pertanian dapat bekerja dengan semangat dan ikhlas dalam menjalankan tugas-tugas organisasi dalam mendampingi para petani.

"Kita telah mendengar pencerahan luar biasa dari Ketua Umum, bagaimana organisasi ini harus dijalankan dengan sukacita, dengan semangat pengabdian yang tulus," ujar HD.

HD juga merespon terkait dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang pengangkatan Penyuluh Pertanian Daerah menjadi pegawai yang dibiayai langsung oleh Kementerian Pertanian. HD menilai bahwa hal tersebut merupakan langkah yang disambut baik oleh Pemerintah Daerah, akan tetapi dirinya memberikan saran agar mekanisme pengendaliannya tetap berada pada daerah.

"Kita paham bagaimana kepala daerah harus berkoordinasi dengan instansi vertikal. Maka harus ada kejelasan soal penilaian kinerja dan pengendalian penyuluh pertanian, karena daerah yang tahu kondisi lapangan secara langsung," tegas HD.

HD juga mengatakan bahwa profesi penyuluh pertanian merupakan pekerjaan mulia karena berperan langsung dalam menjamin ketahanan pangan bangsa. Terlebih dalam konteks kebijakan Presiden RI yang menegaskan stop impor sejak 2024, peran penyuluh semakin penting dalam mendukung swasembada pangan.

Selanjutnya melalui Rakernas yang dilaksanakan HD berharap bisa menghasilkan terobosan baru untuk meningkatkan nilai dan jumlah produksi pertanian di Indonesia.

"penyuluh sebagai navigator dalam pertanian. Jika kita sadar bahwa penyuluh adalah navigator, maka kita harus memberi arahan yang baik agar pertanian di Indonesia bisa melaju kencang sesuai dengan apa yang diharapkan," Ungkap HD.

Di akhir sambutan, HD mengusulkan agar tim Satu Data Pertanian Pusat bisa bersinergi dengan Perhiptani sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi lapangan. Ia juga mendorong percepatan penerapan Perda Ahli Fungsi Lahan untuk menunjang peningkatan produksi pangan.

Semantara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, DR. Widi Arsanti, SP.,MP menyampaikan dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya sebagaimana menjadi arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kementerian Pertanian terus melakukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dalam blueprint program kerja nasional.

"percepatan swasembada pangan harus didukung dengan pendampingan intensif terhadap petani. Oleh karena itu, optimalisasi peran penyuluh pertanian menjadi aspek krusial yang terus diperkuat. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah pengalihan status penyuluh pertanian dari daerah ke pusat. Proses ini sudah hampir selesai, dengan 99% pemadanan data telah dilakukan,” ungkapnya.

Sebanyak 37.811 penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia akan secara resmi dialihkan ke pusat. Pengalihan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja penyuluh dalam mendampingi petani, khususnya dalam menerapkan teknologi pertanian modern, memperluas akses informasi, dan mendorong peningkatan produktivitas.

Ia juga mengatakan selama proses pengalihan berlangsung, para penyuluh diharapkan tetap menjalankan tugasnya dengan optimal. “Insentif khusus juga akan diberikan kepada penyuluh pertanian yang berprestasi, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Kebijakan insentif ini akan terus dilanjutkan hingga tahun 2026 mendatang", ungkapnya.

Selanjutnya HD beserta Pejabat pendamping lainnya menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara Perhiptani dengan PT. Malaka.

Turut hadir Ketua Umum Perhiptani, DR. Isran Noor, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Bupati Banyuasin, DR. H. Askolani, S.H.,M.H, Sekda Ogan Ilir, H. Muhsin, ST., MM., M.T dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel.