Portal Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Wapres: Yang Halal Banyak, Mestinya yang Haram yang Diberi Label

Selasa, 07 April 2015 (09:39)

Tribunnews.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai aturan mengenai pemberian label halal pada makanan dan minuman perlu dikaji ulang.

Menurut dia, lebih baik jika makanan atau minuman haram yang diberi label dibandingkan makanan atau minuman halal.

"Dari sisi Pemerintah memang peraturan-peraturan selalu jadi pembahasan, misalnya undang-undang halal. Sebaliknya, sering juga dan teman-teman berpikir terbalik, yang halal ya halal, yang ditulis hanya yang tidak halal. Karena begitu banyak yang halal," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (7/4/2015) saat menerima Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI).

Kalla menilai, pemberian label halal atau haram pada makanan dan minuman mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap suatu produk. Pemberian label juga menjadi bagian dari promosi atau strategi pemasaran suatu produk makanan dan minuman.

Wapres juga mengatakan bahwa penjualan makanan dan minuman sulit dipengaruhi daya beli masyarakat. Pasalnya, makanan dan minuman merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi sehari-hari.

"Apalagi makanan yang pokok. Tentu ada juga makanan bukan pokok yang bisa kalau pendapatan menurun, katakanlah Coca Cola, ya berhenti minum. Tapi tidak dengan beras, makanan pokok, Aqua, Indomie, itu pasti lebih pokok dan mestinya akan susah betul kalau itu berkurang," ucap Kalla.

Atas dasar itu, lanjut dia, Pemerintah perlu waspada jika daya beli masyarakat sudah mempengaruhi konsumsi makanan dan minuman. Jika angka penjualan retail besar mulai menurun, kata Kalla, Pemerintah harus bersiap melakukan perbaikan