Terima Peserta Sespimti Polri, HD Ungkap Tantangan Terbesar dan Kunci Utama Penanganan Karhutla di Sumsel
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, menerima kunjungan kerja Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg ke-36 Tahun 2026 dalam rangka Kegiatan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) di Ruang Rapat Gubernur Sumsel, Palembang, Rabu (9/9/2026).Kunjungan ini bertujuan untuk menggali gambaran faktual serta merumuskan saran strategis dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumsel secara preventif, inovatif, dan kolaboratif.Dalam pemaparannya di hadapan para peserta, Herman Deru menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak sekadar urusan memadamkan api, melainkan menghadapi kompleksitas alam dan kondisi lapangan. Hingga saat ini, tercatat luas lahan yang terbakar di Sumsel mencapai 1.926,2 hektar, di mana 80 persen di antaranya merupakan lahan terbengkalai."Karhutla sulit dikendalikan karena dipengaruhi banyak faktor antara lain struktur lahan gambut, cuaca panas, wilayah yang luas dan sulit dijangkau, terbatasnya sumber air, hingga api bawah tanah yang sulit dideteksi. Karena itu, kunci utamanya adalah pencegahan, kecepatan, ketepatan, dan konsistensi," ujar Herman Deru.Ia mencontohkan rumitnya pemadaman di lapangan. Dari laporan harian misal terdapat 45 hektar area terbakar, pengerjaan empat helikopter pemadam (water bombing) dengan sekitar lebih dari 500 kubik air hanya mampu memadamkan sekitar 2,5 hektar karena karakter lahan gambut yang pekat. Sementara 14 hektar sidarat berhasil ditangani lewat jalur darat.Meski aksi udara penting untuk titik terisolasi, penanganan darat dan operasi pembasahan termasuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang memicu hujan tetap menjadi solusi paling efektif.Untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov Sumsel memfokuskan penanganan pada 12 daerah prioritas, yaitu Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin (Muba), PALI, Musi Rawas (Mura), Muratara, OKU Timur, OKU, Lahat, dan OKU Selatan. Sebanyak 11.567 personel gabungan disiagakan melalui sinergi lintas elemen."Harus ada riset mendalam mengenai penyebab utama Karhutla di setiap kondisi. Integrasi semua persoalan menjadi kebijakan yang berpihak butuh kesiapan mental dan jam terbang tinggi. Kecepatan merespons dan keterpaduan adalah kuncinya," tegasnya.Sementara itu, Pati Pendamping Sespimti Polri, Brigjen Pol Ratno Kuncoro, S.I.K., M.Si., menyampaikan apresiasinya atas penerimaan Pemprov Sumsel selama kegiatan PKDN yang akan berlangsung selama 10 hari ini."Sesuai arahan Kapolda Sumsel, Karhutla adalah isu tahunan yang krusial. Sumsel menjadi objek kajian yang sangat relevan. Kami berharap hasil riset dan formulasi dari para peserta dapat menghasilkan kunci sukses penanganan Karhutla yang bisa diduplikasi ke wilayah lain di Indonesia," pungkas Brigjen Pol Ratno.
Telusuri ArtikelPerkuat Tata Kelola GSMP, Sekda Edward Candra Tekankan Pentingnya Pendampingan dan Mitigasi Risiko
Palembang. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko secara komprehensif untuk mengawal keberlanjutan program Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP).Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Peningkatan Kapasitas Tim Efektif bertajuk "Strategi Tata Kelola Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan (GSMP) melalui Penerapan Manajemen Risiko" di Ruang Rapat Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel, Rabu (9/9/2026).Rapat strategis ini turut menghadirkan narasumber ahli, Dr. Ir. H. Syarif Usman, M.B.A., M.H.Menurut Edward Candra, keberhasilan program kerakyatan tidak cukup hanya berhenti pada tataran dokumen perencanaan atau Standar Operasional Prosedur (SOP), melainkan harus diimplementasikan secara nyata melalui pengawalan ketat dan pendampingan di lapangan."Seluruh instrumen dan SOP yang ada harus diimplementasikan secara optimal. Jika tidak, perencanaan itu hanya akan berhenti di atas kertas dan perlu didorong bersama," ujar Edward di hadapan para peserta rapat.Ia menjelaskan, penerapan manajemen risiko dalam GSMP dirancang untuk menekan berbagai potensi kendala di lapangan, mulai dari mengantisipasi risiko gagal tanam—seperti penanganan distribusi bibit—hingga memitigasi ketidakberhasilan akibat kurangnya sinergi antar-multistakeholder.Untuk menutup celah tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat peran pendamping di lapangan serta mengoptimalkan efektivitas forum koordinasi yang telah dibentuk guna melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait."Penerapan konteks manajemen risiko yang disampaikan oleh Pak Syarif sudah mulai kita terapkan untuk mengawal program ini agar mencapai hasil yang optimal. Hasil yang baik ini kita definisikan secara jelas, yakni efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan," pungkasnya.Turut hadir para Kepala OPD
Telusuri ArtikelJaga Keandalan Listrik di Tengah Ancaman Karhutla, Herman Deru Perkuat Sinergi dengan PLN
‎Palembang. Gubernur Sumsel, H. Herman Deru menerima General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sumatera, Elvanto Yanuar Ikhsan dalam rangka memaparkan kondisi kesiapan sistem kelistrikan saat ini sekaligus merumuskan strategi kolaborasi taktis dalam penanggulangan dampak Karhutla terhadap objek vital nasional sektor ketenagalistrikan di Griya Agung (Selasa, 8/9/2026).‎‎Pertemuan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus membahas kesiapan sistem kelistrikan di Sumatera Selatan serta strategi kolaborasi dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap objek vital nasional sektor kelistrikan.‎‎Gubernur Herman Deru menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan PLN, khususnya dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di wilayah Sumatera Selatan.‎‎“Kita siap bekerja sama. Kalau ada kaitannya dengan wilayah Sumsel, kita bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan PLN kinerjanya semakin baik lagi,” ujar Herman Deru.‎‎Menurut Herman Deru, koordinasi dan komunikasi yang intensif antara Pemprov Sumsel dan PLN diperlukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi sistem kelistrikan, termasuk dampak karhutla.‎‎“Terima kasih, mudah-mudahan bisa kerja sama lebih intensif lagi,” ungkapnya.‎‎Sementara itu, General Manager PLN UIP3B Sumatera Elvanto Yanuar Ikhsan menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Herman Deru terhadap PLN. Ia berharap sinergi antara PLN dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat guna menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus mengantisipasi berbagai potensi gangguan di lapangan.‎‎Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi Pemprov Sumsel dan PLN, terutama dalam menjaga keamanan dan keandalan objek vital nasional sektor kelistrikan di tengah potensi dampak karhutla.
Telusuri ArtikelGubernur Herman Deru Pimpin Rakor Atasi Antrean BBM Bersubsidi di Sumsel
PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru memimpin langsung Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU dalam wilayah Sumatera Selatan, bertempat di Griya Agung, Selasa (8/9/2026).Rakor tersebut digelar sebagai langkah bersama untuk mencari solusi atas persoalan antrean BBM bersubsidi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.Dalam arahannya, Herman Deru menekankan pentingnya keterbukaan informasi mulai dari proses penyediaan hingga distribusi BBM kepada masyarakat.“Saya ingin semua cluster, dari FAME sampai distribusi ke konsumen, seterbuka-terbukanya kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu. Kalau ada kendala, kita atasi bersama,” tegasnya.Menurut Herman Deru, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pengelolaan di lapangan, tetapi yang paling utama adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.Ia juga menyoroti pentingnya kepastian ketersediaan dan kuota BBM bersubsidi. Karena itu, kuota dari BPH Migas perlu mendapat perhatian agar kebutuhan masyarakat Sumsel dapat terpenuhi.Sementara itu, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Ayub Ritto menjelaskan bahwa sejak kebijakan pemanfaatan bahan bakar nabati diterapkan, sekitar 50 persen komponen yang didistribusikan untuk Bio Solar berasal dari sawit.Kondisi tersebut membuat kelancaran distribusi bahan baku sawit turut berpengaruh terhadap pasokan produksi Bio Solar. Apabila stok atau distribusi di lapangan mengalami gangguan, hal tersebut dapat berdampak pada penyaluran FAME menuju kilang dan pada akhirnya memengaruhi ketersediaan BBM.Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dan terukur untuk mengatasi persoalan antrean, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi secara tertib dan sesuai ketentuan.Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Edward Candra, Asisten I Setda Sumsel Apriyadi, para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel beserta pejabat yang mewakili.
Telusuri ArtikelPastikan Penanganan Karhutla Sigap, Herman Deru Tinjau Posko Kertapati
Palembang. Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meninjau langsung Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kertapati, Palembang, Senin (7/9/2026).Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan personel dan sarana penanganan Karhutla, khususnya di wilayah Kertapati yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Ogan Ilir.“Kita sebagai aparatur harus sigap. Mitigasi harus bagus, termasuk memprediksi kemarau panjang dan kondisi kekeringan. Kita juga harus tegas terhadap korporasi yang melanggar,” tegasnya.Ia juga meminta pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak dapat diperkuat, termasuk membuka pelayanan kesehatan selama 24 jam apabila diperlukan.Herman Deru menekankan agar penanganan Karhutla tidak hanya dilakukan saat api sudah muncul. Sosialisasi kepada masyarakat dan pencegahan di lapangan harus berjalan beriringan.“Jangan sampai lahan terbengkalai dan kemudian menjadi pemicu kebakaran. Kita fokus bekerja di lapangan,” katanya.Sementara itu, Camat Kertapati Rifandi Putra melaporkan, sepanjang Januari hingga 7 September 2026, total mencapai 43 kejadian.Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kramasan karena lokasinya berdekatan dengan permukiman penduduk.Dampak kekeringan dan kabut asap juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, terjadi peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan rata-rata 15–20 pasien per hari di setiap puskesmas kecamatan.Kasus tersebut cukup banyak ditemukan pada kelompok usia 5–9 tahun hingga 9–22 tahun. Untuk mendukung penanganan, fasilitas kesehatan juga telah dilengkapi dengan alat nebulizer.Di akhir peninjauan, Herman Deru menyerahkan bantuan sembako secara simbolis kepada petugas Posko Satgas Karhutla Kertapati dan meninjau langsung salah satu titik kebakaran di wilayah yang berseberangan dengan Kabupaten Ogan Ilir.Turut hadir d Wali Kota Palembang Ratu Dewa serta para Kepala OPD Pemprov Sumsel.
Telusuri ArtikelBPS dan Pemprov Sumsel Dorong Penerapan DTSEN, Akhiri Masalah Bantuan Salah Sasaran
Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel berkomitmen mengakhiri persoalan ketidaktepatan sasaran program pembangunan dan bantuan sosial. Komitmen ini ditegaskan dalam Forum SEPUTAR DTSEN 2026 yang digelar di Ruang Vicon Lantai I BPS Provinsi Sumsel, Senin (7/9/2026).Langkah tersebut menjadi krusial seiring diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengamanatkan penyatuan seluruh data sosial dan ekonomi di Indonesia menjadi satu referensi tunggal berbasis by name by address.Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Edward Candra, menegaskan bahwa perbedaan sumber data, cakupan, hingga variabel yang selama ini digunakan antar-instansi kerap memicu program intervensi tidak optimal."Kehadiran DTSEN merupakan langkah strategis untuk menghadirkan satu basis data sosial ekonomi yang terintegrasi. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik," ujar Edward saat membuka forum.Edward menambahkan, DTSEN bersifat dinamis karena tingkat kesejahteraan masyarakat terus berubah akibat faktor pekerjaan, kesehatan, maupun peristiwa kependudukan seperti kelahiran dan perpindahan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah membudayakan kerja berbasis data (data-driven) agar anggaran daerah lebih efektif."Setiap rupiah anggaran pemerintah harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat," tegasnya.Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sumsel, Mohammad Wahyu Yulianto, menjelaskan bahwa fragmentasi data selama ini memicu tingginya angka inclusion error (orang tidak berhak yang menerima bantuan) dan exclusion error (orang berhak yang justru terlewat)."DTSEN menyatukan berbagai sumber data seperti BPS, kementerian/lembaga, dan Registrasi Sosial Ekonomi menjadi satu sistem terpadu. Manfaat utamanya adalah penyaluran bantuan sosial dan intervensi pembangunan menjadi jauh lebih akurat," kata Wahyu.Ia menerangkan bahwa pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat (desil) dalam DTSEN tidak didasarkan pada nominal pendapatan semata, melainkan mengukur posisi relatif keluarga dalam distribusi kesejahteraan nasional dari Sabang sampai Merauke."Desil bukanlah label miskin atau kaya, melainkan peringkat relatif yang memperhitungkan multidimensi kondisi sosial ekonomi keluarga," jelasnya.Efisiensi anggaran hasil ketepatan sasaran ini, menurut Wahyu, dapat dialokasikan ke program pembangunan strategis lainnya guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.Sebagai bentuk transparansi dan pemutakhiran data secara berkelanjutan, BPS kini membuka akses publik untuk pembaruan data mandiri. Masyarakat dapat memeriksa status pendaftaran NIK mereka dalam basis data DTSEN melalui laman resmi https://dtsen-form.bps.go.id/.Wahyu mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk aktif memeriksa serta memverifikasi data faktual jika terdapat ketidaksesuaian di lapangan. Kerahasiaan data masyarakat dijamin penuh oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Telusuri ArtikelTerima Peserta Sespimti Polri, HD Ungkap Tantangan Terbesar dan Kunci Utama Penanganan Karhutla di Sumsel
Perkuat Tata Kelola GSMP, Sekda Edward Candra Tekankan Pentingnya Pendampingan dan Mitigasi Risiko
Jaga Keandalan Listrik di Tengah Ancaman Karhutla, Herman Deru Perkuat Sinergi dengan PLN
Gubernur Herman Deru Pimpin Rakor Atasi Antrean BBM Bersubsidi di Sumsel
Pastikan Penanganan Karhutla Sigap, Herman Deru Tinjau Posko Kertapati
BPS dan Pemprov Sumsel Dorong Penerapan DTSEN, Akhiri Masalah Bantuan Salah Sasaran
Leadership Vision
Executive Statements
Portal Layanan
Warta Daerah.
Perkuat Tata Kelola GSMP, Sekda Edward Candra Tekankan Pentingnya Pendampingan dan Mitigasi Risiko
09 Sep 2026
Jaga Keandalan Listrik di Tengah Ancaman Karhutla, Herman Deru Perkuat Sinergi dengan PLN
08 Sep 2026
Gubernur Herman Deru Pimpin Rakor Atasi Antrean BBM Bersubsidi di Sumsel
08 Sep 2026
Infografis.
Kemerdekaan Pers Di Sumsel 2024
Profil Ekonomi Prov Sumsel 2024
